Pengelolaan Sanitasi Lingkungan di Banda Aceh Dijadikan Referensi Nasional

Banda Aceh, (Analisa). Kota Banda Aceh dinilai berhasil dalam pengelolaan sanitasi lingkungan, terutama pascatsunami yang melanda Aceh 2004 silam. Karenanya, ibu kota Provinsi Aceh ini menjadi refrensi nasional dalam Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP). Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Ir Joko Mursito,Dipl SE,MM mengatakan melihat kemajuan dan perkembangan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) di Kota Banda Aceh, maka dijadikan sebagai referensi bagi daerah lain di Indonesia. “Apa yang telah dilakukan Pemko Banda Aceh pascabencana tsunami 2004 terkait penyediaan sanitasi merupakan sebuah hal yang patut ditiru oleh daerah-daerah lain di Indonesia,” ujar Joko Mursito usai pembukaan Sosialisasi Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), Rabu, (4/9) pada salah satu hotel berbintang di Banda Aceh. Melihat kerberhasilan itulah, makanya sosialisasi ini digelar di Banda Aceh. Dengan harapan peserta dari daerah lain dapat mempelajari apa yang tah dilakukan Banda Aceh yang sanitasinya sudah sangat baik. Menurut Joko, meski porak-poranda oleh tsunami, tapi Banda Aceh mampu merancang dan memiliki sistem pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman yang sangat memadai. Adanya bank-bank sampah di desa-desa dan sekolah-sekolah, adanya penampungan sampah sementara, sistem drainase sangat bagus dan memiliki TPA yang refresentatif adalah bukti Banda Aceh telah lebih baik dari daerah lain. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan lagi kepedulian daerah untuk pembangunan dan pengelolalaan penyehatan lingkungan perkmukiman. Sebab, baru 57 persen sanitasi yang layak di Indonesia, artinya masih ada 43 persen yang belum layak. Hal itu disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta belum tingginya komitmen pemerintah daerah untuk penyediaan sanitasi serta masih kurngnya SDM atau aparatur yang mengerti tentang PPLP. Harus Ditingkatkan Walikota Banda Aceh Ir Mawardy Nurdin dalam sambutannya mengatakan, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan harus ditingkatkan, jika tidak ingin terus menerus mengeluarkan biaya besar sebagai konsekuensi prilaku kesehatan masyarakat yang masih buruk. Pemerintah harus mampu mengajak masyarakat untuk peduli dan menjadi masyarakat berwawasan ekologi. Menurut Mawardy, dibutuhkan dua cara membentuk masyarakat berwawasan ekologi, pertama dengan menyampaikan masalah-masalah lingkungan yang mendasar kepada masyarakat dan kedua menyampaikan faktor-faktor utama sosial, ekonomi dan politik yang membentuk alasan dasar kerusakan lingkungan. Kedua pendekatan itu bersandar dalam kerangka kemitraan yang berkolaborasi dengan berbagai tokoh dan lembaga. Pihaknya terus melakukan langkah-langkah untuk menuntaskan masalah kesehatan lingkungan. Karena, tanpa lingkungan yang bersih, takkan lahir generasi yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia. Salah satunya adalah dengan mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam penggunaan air limbah yang terpusat dan dikelola sejak 2010-2012. Saat ini Banda Aceh telah memiliki sistem pengelolaan sampah dengan sanitary landfill dengan fasilitas yang terbilang lengkap. Bahkan dengan bantuan donor, Pemko setempat terus merampungkan pembangunan drainase di seluruh penjuru kota dan terkoneksi ke Kabupaten Aceh Besar sejak 2009. “Tahun ini realisasi pengerjaannya mencapai 80 persen. Kami berharap, proyek yang menghabiskan banyak biaya ini dapat mengurai masalah banjir yang juga menjadi masalah di kota-kota besar di tanah air,” ujarnya. Dikatakan,kota-kota besar memang sering dihadapkan dengan persoalan sampah. Ini terjadi tidak hanya di negara berkembang. Karena itu menciptakan masyarakat yang berorientasi pada sistem daur ulang akan sangat membantu mengurangi masalah yang ditimbulkan akibat sampah ini. Selaku tuan rumah, Mawardy berharap forum ini dapat memberikan masukan penting bagi semua peserta dari 25 kabupaten/kota dalam memperbaiki kualitas hidup melalui lingkungan yang sehat dan produktif. Karena pada dasarnya, seluruh kota memiliki permasalahan yang sama dan perlu kerja bersama-sama untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah solusi hidup yang lebih baik, demi masa depan yang lebih sehat. “Kita yakin, dengan beragam pendekatan konsep dan keyakinan akan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas dan madani,” ujar Mawardy. Sosialisasi berlangsung 4-5 September dihadiri 25 bupati dan walikota se-Indonesia, di antaranya Walikota Banjar Baru HM Ruziadin Noor, Bupati Bantul Sri Surya Widati, Bupati Pati Haryanto, Bupati Karang Anyar Dr Hj Rina Iriana Sri dan beberapa daerah lainnya. Selama mengikuti sosialisasi, para peserta juga akan mengunjungi berbagai infrastruktur terkait pembangunan sanitasi di Kota Banda Aceh, seperti drainase retension Basin Ulee Lheu dan lainnya. (irn)