Bank Dunia: Buruknya Kualitas Sanitasi Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Penduduk di sekitar Muara Angke, Jakarta Utara, masih banyak yang menggunakan WC cemplung. Penduduk di sekitar Muara Angke, Jakarta Utara, masih banyak yang menggunakan WC cemplung. (sumber: Jakarta Globe)

Jakarta - Bank Dunia (The World Bank) menyatakan kurangnya pelayanan sanitasi dan air minum secara tidak langsung bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan apabila pemerintah tidak meningkatkan kualitas sanitasi dan air minum mencapai 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan. Kepala Praktisi Sektor Air Bank Dunia Untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Sudipto Sarkar mengatakan dari hasil laporan Bank Dunia mengenai Sanitasi Perkotaan, kualitas sanitasi dan air minum Indonesia masih belum optimal. Menurut dia kualitas sanitasi dan air minum Indonesia masih jauh ketinggalan dengan Vietnam dan Myanmar, Indonesia hanya jauh lebih baik dari Laos dan Timor Leste. Dia mengatakan meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan sanitasi. Dia menuturkan hanya lima persen lumpur tinja dan satu persen air limbah yang dihasilkan masyarakat diolah dengan benar. Selain itu sekitar 14 persen penduduk perkotaan masih melakukan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS), jika hal ini terus dibiarkan maka akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. "Peningkatan sanitasi harus menjadi prioritas pemerintah Indonesia, pemerintah harus mulai mengatur strategi dengan cara menambah alokasi dana untuk peningkatan sanitasi dan air minum," ujar dia dalam acara "Konferensi Pers Bank Dunia Mengenai Kualitas Sanitasi Perkotaan" di Kantor Bank Dunia, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (30/10). Sudipto menjelaskan sistem pengolahan air limbah di Indonesia (Sewerage System) juga perlu ditingkatkan karena hanya di kota besar seperti Jakarta saja yang sudah mempunyai sistem pengolahan air limbah yang memadai namun masih banyak daerah lain yang masih belum mempunyai sistem pengolahan air limbah yang efisien. Dalam Kesempatan yang sama, Water and Sanitation Specialist World Bank Irma Magdalena Setiono menjelaskan dari hasil survei yang dilakukan Bank Dunia, jumlah sistem pengolahan air limbah yang ada di Indonesia adalah 135 juta namun yang berfungsi dengan baik dan benar hanya 10 persen. Irma menuturkan sisanya 40 persen tidak berfungsi dengan baik karena sebagian besar tinja atau lumpur hanya dibiarkan di dalam septic tank tanpa disedot dan kebanyakan dibuang di sungai. Menurut dia pola pikir masyarakat mengenai sanitasi juga masih kurang karena banyak masyarakat beranggapan penyedotan septic tank hanya dilakukan 5-10 tahun sekali. Irma mengatakan penyedotan septic tank yang paling baik dilakukan 1-2 tahun sekali agar lingkungan semakin go green. Dia mengungkapkan meskipun kualitas sanitasi di Indonesia masih belum optimal lain halnya dengan komitmen pemerintah dalam peningkatan sanitasi. Menurut dia komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sanitasi selalu meningkat terbukti sejak tahun 2000, pemerintah pusat yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai melakukan serangkaian inisiatif untuk mereformasi kebijakan di sektor air bersih dan sanitasi. "Komitmen pemerintah cukup tinggi dalam meningkatkan kualitas sanitasi di Indonesia terbukti dengan penambahan alokasi anggaran sejak tahun 2000," ujar dia Irma mengatakan alokasi dana tersebut digunakan untuk program percepatan sanitasi perkotaan untuk membantu pemerintah daerah dalam perencanaan program sanitasi skala kota secara komprehensif melalui penyusunan strategi sanitasi kota. Menurutnya pada pertengahan tahun 2012, sudah ada 240 kabupaten/kota yang menyiapkan program perencanaan sanitasi dan 330 dari 496 pemerintah daerah di seluruh indonesia diharapkan bisa menyelesaikan program perencanaan sanitasi pada tahun 2014. Irma mengatakan komitmen pemerintah terhadap peningkatan sanitasi juga terlihat dari target sanitasi yang dimasukan pemerintah dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014), target itu adalah Indonesia harus 100 persen bebas dari buang air besar sembarangan, 10 persen penduduk akan menggunakan sistem pengelolaan air limbah perpipaan dan 90 persen penduduk memiliki akses ke sistem sanitasi setempat.